Urgensi Kriminalisasi Terhadap Tindakan "Spamming” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang urgensi kriminalisasi terhadap ketentuan pidana tentang " spamming " dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang semakin pesat dimana kemajuan teknologi senantiasa ikut berkembang, selain membawa kemudahan bagi kehidupan, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif tersebut dapat berbentuk kejahatan yang bersifat konvensional yang kemudian berkembang menjadi sebuah kejahatan yang bersifat cyber crime . Permasalahan kemudian timbul ketika dengan berkembangnya bentuk cyber crime yang semakin lama semakin berkembang pesat tidak di sadari oleh masyarakat sehingga dimanfaatkan oleh suatu pihak untuk mencari keuntungan tertentu. Oleh karena itu, kemudian lahir bermacam-macam bentuk kejahatan dunia maya, salah satu diantaranya adalah spamming . Dengan permasalahan tersebut penulis berusaha untuk mencari tahu dan menganalisa mengenai seluk beluk permasalahan tindak pidana spamming . Untuk membahas permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui teknik statute approach dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif . Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan meliputi KUHP, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang ditulis berupa literatur, artikel, maupun dari situs internet. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa tindak pidana spamming dapat merugikan korbannya secara immateriil maupun materiil dan erat hubungannya dengan tindak pidana penipuan walaupun tidak setiap iklan spamming dapat berujung penipuan. Mengenai peraturan mengenai tindakan spamming dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya dipandang oleh penulis masih dirasa kabur, karena itu penulis menganalisa peraturan selain UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekiranya dapat menanggulangi spamming , misalnya dalam KUHP dan juga UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen